SEBARIS.CO.ID — Rencana pemerintah memberikan insentif bagi kendaraan listrik berbasis baterai NMC mendapat sambutan positif dari para pengamat industri. Langkah ini dinilai sebagai sinyal nyata bahwa hilirisasi nikel tidak lagi sekadar wacana ekspor bahan mentah, melainkan sudah masuk ke fase industrialisasi bernilai tambah tinggi.
Project Coordinator ENTREV, Eko Adji Buwono, menegaskan bahwa tanpa adanya keberpihakan kebijakan, produk baterai dalam negeri akan kesulitan bersaing dengan baterai berbasis lithium iron phosphate (LFP) yang kini mendominasi pasar global.
"IBC saat ini merupakan satu-satunya perusahaan milik pemerintah yang mendapat mandat membangun dan mengembangkan industri baterai berbasis nikel. Tentunya tanpa didukung kebijakan yang memberikan prioritas terhadap baterai berbasis nikel untuk digunakan di dalam negeri, akan sulit berkompetisi dengan baterai berbasis LFP," ujar Eko.
Pabrik Perdana di Karawang Jadi Fondasi Awal
Indonesia saat ini tengah serius membangun rantai pasok baterai terintegrasi, mulai dari pertambangan, pengolahan, hingga manufaktur sel baterai. Salah satu tonggaknya adalah pabrik baterai kendaraan listrik milik PT Contemporary Amperex Technology Indonesia Battery (CATIB) di Karawang, Jawa Barat.
Pabrik hasil kolaborasi IBC tersebut telah memiliki kapasitas produksi tahap awal sebesar 6,9 GWh. Kapasitas ini menjadi fondasi awal untuk memenuhi kebutuhan industri kendaraan listrik nasional yang terus berkembang, sekaligus membuktikan bahwa Indonesia mampu menjadi pemain di industri berteknologi tinggi.
Dampak Berlipat bagi Ekonomi dan Kedaulatan Energi
Pengembangan ekosistem baterai nasional diperkirakan memberikan dampak yang luas bagi perekonomian. Manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh sektor pertambangan, tetapi juga merembet ke penciptaan lapangan kerja baru, peningkatan investasi, serta pengurangan ketergantungan terhadap produk impor.
"Sudah ada berbagai perhitungan mengenai dampak berlipat dari hilirisasi industri baterai. Yang paling nyata adalah peningkatan nilai tambah mineral, penciptaan lapangan kerja, serta pengurangan impor baterai maupun impor BBM seiring meningkatnya penggunaan kendaraan listrik," kata Eko.
Skema Insentif yang Disiapkan Pemerintah
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, sebelumnya menyatakan bahwa kendaraan listrik berbasis nikel menjadi prioritas karena Indonesia memiliki sumber daya nikel yang melimpah. Menurutnya, baterai berbasis nikel juga memiliki keunggulan untuk kendaraan dengan jarak tempuh lebih jauh dibandingkan baterai LFP, meskipun biaya produksinya relatif lebih tinggi.
Di sisi lain, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkapkan bahwa pemerintah menargetkan insentif untuk masing-masing 100.000 unit mobil listrik dan 100.000 unit sepeda motor listrik pada tahun ini. Untuk sepeda motor listrik, pemerintah mengalokasikan insentif sebesar Rp5 juta per unit, sedangkan untuk mobil listrik disiapkan skema Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 40% hingga 100%.
Pemerintah juga tengah mengkaji pemberian insentif berdasarkan jenis baterai yang digunakan, termasuk pembedaan antara kendaraan listrik berbasis nikel dan non-nikel. Kebijakan ini diharapkan mampu memperkuat daya saing industri baterai nasional sekaligus mempercepat agenda hilirisasi nikel di Indonesia.
Dengan dukungan kebijakan yang komprehensif, integrasi rantai pasok nikel nasional dapat berjalan optimal. Hal ini sekaligus mempercepat transformasi Indonesia dari sekadar eksportir bahan mentah menjadi produsen material dan produk bernilai tambah tinggi di panggung industri global.