JAKARTA - Asosiasi Petani Karet Indonesia (Apkarindo) menegaskan kesiapannya berjalan bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Hal ini dilakukan sebagai upaya mempercepat kebangkitan karet rakyat di Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Umum Apkarindo, Irfan Ahmad Fauzi, usai audiensi dengan Menteri Pertanian di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu, 5 November 2025. Dalam pertemuan itu, Apkarindo menyampaikan sejumlah aspirasi dan rekomendasi kebijakan yang diterima dengan sangat baik.
“Pak Menteri mendengar langsung suara petani karet rakyat dan berkomitmen untuk segera menindaklanjuti langkah-langkah strategis yang kami usulkan,” ujar Irfan. Beliau menegaskan bahwa tujuan utama adalah memastikan karet kembali menjadi komoditas unggulan nasional yang menyejahterakan rakyat.
Irfan menjelaskan, Mentan Amran Sulaiman selalu menunjukkan keteguhan dan fokus bekerja membela kepentingan petani. “Pak Menteri tidak menanggapi dengan perdebatan, tapi dengan kerja. Beliau turun ke lapangan, menerima aspirasi petani, dan mencari solusi konkret,” tambahnya.
Langkah Strategis Perkuat Sektor Karet
Dalam audiensi, Apkarindo mengajukan beberapa langkah prioritas untuk memperkuat sektor karet rakyat. Langkah pertama adalah percepatan program replanting dengan skema tumpangsari jagung agar petani tetap memiliki penghasilan selama masa tanam ulang.
Kedua, Apkarindo mengusulkan agar komoditas karet masuk dalam skema pendanaan BPDP seperti sawit. Hal ini diharapkan dapat memperkuat pembiayaan dan riset hilirisasi karet di tingkat nasional.
Ketiga, penggunaan karet alam dalam campuran aspal jalan dan proyek infrastruktur nasional juga menjadi fokus. Tujuannya agar serapan hasil kebun rakyat meningkat dan petani merasakan manfaat langsung dari proyek pemerintah.
Langkah keempat adalah revisi Permentan Nomor 38/Permentan/OT.140/8/2008 tentang Pedoman Pengolahan dan Pemasaran Bahan Olah Karet (BOKAR). Revisi ini diharapkan menata ulang tata niaga karet agar lebih adil, transparan, dan memberikan harga yang layak bagi petani.
“Revisi Permentan 38/2008 sangat mendesak karena aturan lama sudah tidak sesuai dinamika lapangan,” kata Irfan. Petani kerap dirugikan karena sistem jual beli yang tidak transparan, sehingga pembaruan regulasi diperlukan untuk memberikan kepastian harga.
Dukungan Menteri Pertanian
Menteri Pertanian menyambut positif seluruh gagasan yang diajukan Apkarindo. Beliau menegaskan siap mempercepat realisasi kebijakan replanting, tumpangsari, dan penguatan tata niaga agar manfaatnya dirasakan langsung petani.
Amran Sulaiman juga menekankan bahwa pengawasan langsung oleh Kementan akan memastikan semua program berjalan sesuai tujuan. Hal ini menjadi bukti bahwa pemerintah benar-benar hadir di tengah petani untuk mendukung kesejahteraan mereka.
Apkarindo menilai langkah ini sejalan dengan visi besar Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan kesejahteraan petani sebagai prioritas nasional. Dengan dukungan kebijakan yang berpihak dan penguatan kelembagaan petani, potensi karet rakyat diyakini bisa kembali menjadi kebanggaan nasional.
Saat ini, luas perkebunan karet Indonesia mencapai lebih dari 3,6 juta hektare. Lebih dari 85 persen lahan dikelola oleh petani rakyat, sehingga intervensi kebijakan memiliki dampak luas terhadap perekonomian petani.
Masa Depan Karet Rakyat Indonesia
Pertemuan ini menegaskan satu hal penting: petani karet tidak sendiri. Pemerintah hadir bersama mereka, sementara Apkarindo siap berkolaborasi dengan Kementerian Pertanian untuk mewujudkan kebangkitan karet rakyat Indonesia.
Kolaborasi ini membuka peluang bagi pengembangan industri karet yang lebih modern dan berkelanjutan. Dengan tata niaga yang adil dan inovasi dalam budidaya, sektor karet rakyat dapat kembali menjadi sumber penghidupan yang menjanjikan.
Replanting dengan skema tumpangsari, penguatan pembiayaan, dan pemanfaatan karet dalam proyek infrastruktur menjadi kombinasi strategis. Semua upaya ini dirancang agar petani memiliki penghasilan stabil sekaligus meningkatkan produktivitas perkebunan karet nasional.
Keberhasilan ini juga menunjukkan bahwa kolaborasi antara asosiasi petani dan pemerintah dapat menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran. Langkah nyata yang telah dilakukan hari ini diharapkan menjadi awal dari transformasi sektor karet rakyat yang lebih modern, transparan, dan menguntungkan.
Dengan dukungan penuh dari Kementan, karet rakyat Indonesia diharapkan dapat bangkit dan menjadi komoditas unggulan yang menyejahterakan petani. Masa depan karet nasional kini menatap peluang baru melalui kolaborasi strategis dan kebijakan yang berpihak pada rakyat.